POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Anggota Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, melontarkan kritik terhadap manajemen keuangan dan kualitas pelayanan yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam sebuah forum diskusi, Waris menyoroti adanya ketimpangan antara besarnya investasi yang telah digelontorkan dengan realita pelayanan di lapangan. Salah satu indikator yang ia angkat adalah menurunnya pendapatan RSUD, yang menurutnya bukan karena masyarakat semakin sehat, melainkan karena pergeseran pilihan pasien.

“Satu pertanyaan saat ini kenapa pendapatan kita berkurang? Jangan-jangan banyak yang lari ke (RS) Tirta,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran akan menurunnya daya saing rumah sakit daerah di tengah berkembangnya fasilitas kesehatan swasta. Waris melihat, masyarakat kini semakin selektif dalam memilih layanan, dengan mempertimbangkan kenyamanan, kecepatan, dan kualitas pelayanan.

Fenomena ini, menurutnya, bukan sekadar persoalan preferensi, tetapi sinyal kuat adanya masalah mendasar yang harus segera dibenahi. Lebih lanjut, ia membandingkan efisiensi pembangunan antara rumah sakit swasta dan pemerintah. RS Tirta disebut mampu membangun fasilitas dengan anggaran yang jauh lebih kecil, namun progresnya cepat dan fungsional.

“Bayangkan, mereka bangun fisik cuma Rp38 miliar sampai Rp48 miliar sudah hampir jadi, sedangkan kita Rp100 miliar,” ungkapnya.

Perbandingan tersebut menjadi kritik tajam terhadap perencanaan dan pengelolaan anggaran di sektor kesehatan. Waris menilai, besarnya dana yang dikeluarkan seharusnya sejalan dengan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

Namun kenyataannya, kata dia, kemegahan bangunan belum tentu berbanding lurus dengan kepuasan pasien. Ia bahkan menyindir bahwa rumah sakit swasta yang secara fisik tampak sederhana justru mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal.

“Bangunan itu ukurannya mirip gedung walet, tapi fasilitasnya jalan. Kalau kita tidak akui ada masalah di layanan kita, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki masalah kesehatan di Berau,” tegasnya.

Menurut Waris, akar persoalan tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga pada manajemen pelayanan. Ia menilai, tanpa perbaikan menyeluruh, pembangunan rumah sakit baru justru berpotensi menjadi beban tambahan tanpa memberikan solusi nyata.

“Kita jangan sampai bangun rumah sakit baru, tapi rumah sakit lamanya tidak ada perbaikan. Akhirnya yang untung malah swasta,” katanya.

Ia pun mendesak pemerintah daerah dan manajemen RSUD untuk segera melakukan evaluasi total. Perbaikan, kata dia, harus mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan anggaran, tata kelola rumah sakit, hingga peningkatan kualitas pelayanan tenaga medis.

Bagi Waris, pelayanan kesehatan bukan sekadar program kerja, melainkan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi pemerintah kepada masyarakat.

“Kita punya komitmen moral untuk memperbaiki layanan rumah sakit kita sendiri,” pungkasnya.

Di tengah persaingan yang semakin terbuka, kepercayaan publik menjadi faktor penentu. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan layanan yang layak, mereka akan mencari alternatif dan rumah sakit swasta menjadi pilihan yang semakin dilirik.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin RSUD akan semakin kehilangan perannya sebagai garda terdepan layanan kesehatan. Di titik itulah, pertanyaan besar muncul: apakah pembangunan yang megah cukup berarti, jika kepercayaan masyarakat justru perlahan pergi. (sep/FN/Advertorial)